Apakah Pedagang Kaki Lima Termasuk UMKM?
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, apakah PKL termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
Jawabannya adalah YA.
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:
Kriteria UMKM
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha dikategorikan sebagai UMKM berdasarkan:
- Jumlah aset:
- Mikro: maksimal Rp 100 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- Kecil: lebih dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- Menengah: lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- Jumlah tenaga kerja:
- Mikro: 1-9 orang
- Kecil: 10-19 orang
- Menengah: 20-99 orang
PKL dan Kriteria UMKM
Umumnya, PKL menjalankan bisnis dengan modal yang relatif kecil dan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Hal ini menjadikan mereka memenuhi kriteria usaha mikro.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Tidak semua PKL memenuhi kriteria UMKM: Beberapa PKL mungkin memiliki modal dan tenaga kerja yang lebih besar sehingga termasuk dalam kategori usaha kecil atau menengah.
- Peraturan daerah: Beberapa daerah memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang PKL. Peraturan ini mungkin memberikan definisi dan kriteria yang berbeda untuk PKL.
Manfaat UMKM untuk PKL
Pengakuan PKL sebagai UMKM memberikan sejumlah manfaat, seperti:
- Akses terhadap program pemerintah: PKL dapat mengakses program bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM.
- Kemudahan perizinan: Proses perizinan usaha untuk PKL dapat menjadi lebih mudah dengan status UMKM.
- Akses ke perbankan: PKL dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dan bantuan modal dari bank.
Kesimpulan
Secara umum, PKL dapat dikategorikan sebagai UMKM, terutama usaha mikro. Namun, penting untuk memahami kriteria UMKM dan peraturan daerah yang berlaku untuk memastikan status PKL. Pengakuan sebagai UMKM membuka kesempatan yang lebih luas bagi PKL untuk mengembangkan usahanya.
