Tanda Daftar Perusahaan (TDP): Masih Berlaku atau Tidak?
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah sebuah dokumen penting yang menjadi identitas resmi bagi setiap perusahaan di Indonesia. Namun, belakangan ini banyak pertanyaan mengenai status dan keabsahan TDP.
Apakah TDP masih berlaku?
Singkatnya, TDP sudah tidak berlaku lagi.
Berikut penjelasannya:
1. Penggantian TDP dengan Nomor Induk Berusaha (NIB):
Pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mencabut TDP dan menggantinya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB menjadi satu-satunya identitas resmi bagi setiap perusahaan dan usaha di Indonesia.
2. Integrasi Sistem Online:
Penggantian ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan semua sistem perizinan dan pendaftaran usaha secara online. NIB terintegrasi dengan berbagai sistem, seperti OSS (Online Single Submission), sehingga memudahkan proses perizinan dan pengawasan.
3. Manfaat NIB:
NIB memiliki beberapa manfaat, antara lain:
- Mempermudah proses perizinan: NIB menjadi satu-satunya dokumen yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan perizinan usaha.
- Memudahkan akses layanan pemerintah: NIB memudahkan akses terhadap berbagai layanan pemerintah, seperti kredit, bantuan, dan informasi usaha.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: NIB membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha.
4. Apa yang harus dilakukan jika memiliki TDP?
Jika Anda masih memiliki TDP, Anda tidak perlu khawatir. TDP tidak lagi berlaku, tetapi data Anda tetap terintegrasi dengan NIB. Anda dapat melakukan pengecekan NIB melalui sistem OSS secara online.
Kesimpulan:
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tidak lagi berlaku dan digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB menjadi satu-satunya identitas resmi bagi setiap perusahaan dan usaha di Indonesia.
Penting untuk memahami perubahan ini dan memastikan bahwa Anda memiliki NIB.
Keyword:
- Tanda Daftar Perusahaan
- TDP
- Nomor Induk Berusaha
- NIB
- OSS
- Sistem Online
- Perizinan Usaha
- Perusahaan di Indonesia
- Kementerian Investasi
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- BKPM
